Musrenbang RKP Tahun 2020 dan DU RKP Tahun 2021 Nagari Ampang Kuranji

Koto Baru (19-09-2019)............Nagari Ampang Kuranji mengadakan kegiatan besar tahunan nagari yakniMusyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari, sebagai wadah untuk menyusun RKP Nagari Tahun 2020 dan DU-RKP Nagari Tahun 2021. Acara ini dilaksanakan di gedung pertemuan nagari yang dihadirioleh  Kepala Jorong, Kepala Sekolah, para Kader Pemberdayaan Masyarakat, Bidan Desa, PKK,  serta unsur masyarakat lainnya. Turut hadir beberapa OPD Kab.Dharmasraya memberikan arahan serta menjelaskan program dan kegiatan yang ada di OPD mereka masing-masing sehingga peserta Musrenbang mendapatkan gambaran yang jelas tentang kegiatan OPD.Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Camat Koto Baru Berlian, S.Sos. Dalam kata sambutannya Camat Koto Baru dengan tegas menyampaikan bahwa “ pada hari ini nagari bermusyawarah secara bersama untuk menetapkan prioritas Pembangunan Nagari di tahun 2020, maka Tim 11 selaku Tim Penyusun RKP Nagari jangan pernah lengah untuk mencermati RPJM Nagari, karena kegiatan pembangunan yang diusulkan tanpa ada di dokumen RPJM Nagari tidak akan bisa terlaksana sama sekali “. Turut hadir pada waktu itu salah seorang Anggota DPRD Dharmasraya Dalpewan Dt Rajo Lelo, Putra daerah asli Ampang Kuranji, beliau berjanji untuk senantiasa menampung aspirasi masyarakat demi kemajuan Nagari Ampang Kuranji. Senada dengan hal tersebut Wali Nagari meminta kepada seluruh masyarakat agar memanfaatkan Putra dan Putri daerah Ampang Kuranji yang sekarang duduk di parlemen, “ manfaatkanlan dana aspirasi DPRD tersebut untuk pembangunan di nagari Ampang Kuranji yang kita cintai ini“

Akhir dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari ( Musrenbang ) akan melahirkan rancangan RKP Nagari  yang selanjutnya kan menjadi lampiran pada Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari. Rancangan Peraturan Nagari ini selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh oleh Camat untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana amanat dari Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dharmasraya kepada Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perencanaan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.